Mata Rajawali, 13 September 2025 – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menyampaikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) atas upayanya memperjuangkan agar dana otonomi khusus (Otsus) untuk Papua tidak mengalami pemangkasan oleh pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Apolo dalam pertemuan bersama Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI yang berlangsung di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, pada Sabtu malam (13/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyoroti pentingnya dana Otsus untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, khususnya Papua Selatan.
“Dana Otsus ini sangat penting untuk pembangunan. Jika dipotong, Papua akan semakin tertinggal. Kami sangat apresiasi perjuangan DPD RI agar dana ini tidak dipangkas,” ujar Gubernur Apolo.
Pertemuan dihadiri oleh Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, beserta jajaran, serta Gubernur Apolo dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua Selatan. DPD RI dalam kunjungan tersebut juga meninjau langsung progres pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
Kegiatan berlangsung di Merauke, Papua Selatan, pada Sabtu malam, 13 September 2025, sebagai bagian dari agenda kunjungan kerja DPD RI ke wilayah paling timur Indonesia.
Gubernur Apolo menekankan bahwa Papua baru memulai pembangunan secara serius sejak tahun 1961, jauh tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Aceh atau Ambon. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui dana Otsus dan kebijakan afirmatif.
“Wilayah pantai di Papua mungkin terlihat berkembang, tetapi wilayah pegunungan masih sangat tertinggal,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa pembangunan infrastruktur pemerintahan seperti kantor gubernur, DPRP, dan MRPS masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena APBD Papua Selatan yang hanya sekitar Rp1,3 triliun per tahun belum mencukupi untuk membiayai pembangunan strategis tersebut.
Dalam pertemuan itu, Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, menegaskan komitmen DPD untuk terus memperjuangkan agar tidak terjadi efisiensi anggaran terhadap Papua. Ia juga menyampaikan permohonan dukungan Gubernur untuk pembangunan Kantor DPD RI di kawasan pusat pemerintahan Salor.
“Kami berharap pusat pemerintahan di Salor tidak berpindah-pindah seperti di daerah lain. Kami juga meminta agar kantor DPD dibangun tidak jauh dari pusat pemerintahan, serta mendapat dukungan berupa hibah lahan dari pemerintah provinsi,” kata Hasan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Apolo menyatakan dukungannya penuh terhadap rencana pembangunan kantor DPD RI di Papua Selatan dan memastikan akan mengawal prosesnya hingga terealisasi.
“Pemerintah Provinsi sangat mendukung pembangunan kantor DPD di kawasan pusat pemerintahan, dan akan mengawal prosesnya,” ucapnya. (DWL)
