Mata Rajawali – Bertempat di Hotel Mega Ria Merauke, 15/06/2026. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Papua Selatan untuk memacu peningkatan produksi ikan di wilayah setempat. Komitmen ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi lokal sekaligus mengoptimalkan potensi ekspor.
Hal itu ditegaskan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) I HNSI Papua Selatan. Hadir mewakili Gubernur Apolo Safanpo, Guritno menyebut momentum ini sebagai sejarah baru bagi tata kelola perikanan di bumi Papua Selatan.
“Ikan merupakan sumber protein yang sangat penting untuk generasi muda guna meningkatkan kualitas hidup. Namun jika kita lihat, hasil tangkapan nelayan di Provinsi Papua Selatan saat ini masih kurang optimal,” ujar Guritno dalam sambutannya.
Guritno memaparkan bahwa Papua Selatan memiliki modal geografis yang sangat kaya, mulai dari lautan yang luas, sungai, hingga area rawa yang melimpah akan potensi perikanan. Jika dikelola dengan baik, sektor ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi daerah, tetapi juga berpeluang besar menembus pasar internasional (ekspor).
Kendati demikian, ia menyoroti tantangan regulasi perikanan yang saat ini masih didominasi oleh kebijakan pemerintah pusat. Dampaknya, pembangunan fasilitas penangkapan ikan di daerah pun sepenuhnya bergantung pada pusat.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten saat ini hanya menerima bagi hasil pajak perikanan. Kami berharap ke depan, dana bagi hasil ini bisa dialokasikan secara proporsional untuk membangun fasilitas nelayan di daerah sesuai pendapatan yang diterima,” lanjutnya.
Melalui Musda I ini, Pemprov Papua Selatan menitipkan dua agenda penting kepada pengurus HNSI yang baru, yakin;
- Pembinaan Nelayan Orang Asli Papua (OAP): HNSI wajib memperkuat persatuan dan memberikan pendampingan khusus agar nelayan OAP dapat bersaing secara ekonomi.
- Verifikasi Status Nelayan: HNSI diminta mengkaji ulang administrasi warga pendatang yang mengantongi KTP dengan status pekerjaan “nelayan”, namun faktanya tidak bekerja di sektor tersebut. Langkah ini penting agar program kesejahteraan pemerintah tepat sasaran.
Di akhir sambutannya, Guritno mengajak seluruh peserta Musda untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret. Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam menentukan arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan di Papua Selatan. (DWL)
