Mata Rajawali, Merauke – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mendorong Kamar Adat Pengusaha Papua (KAP) Provinsi Papua Selatan berperan aktif membuka akses pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar produk lokal memiliki pasar yang jelas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus KAP Provinsi Papua Selatan di MBS Hotel Merauke, Senin (3/8/2026).
Dalam sambutannya, Guritno menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, tetapi juga harus membantu membuka akses pemasaran sehingga hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh pasar.
“Produk olahan masyarakat, seperti hasil olahan ubi, pisang, keripik, dan produk lokal lainnya, harus memiliki pasar yang jelas sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten perlu mendata kebutuhan perusahaan, hotel, serta pelaku usaha lainnya, kemudian menghubungkannya dengan kelompok UMKM yang mampu memasok kebutuhan tersebut, seperti sayuran, ikan, dan berbagai hasil bumi.
Menurutnya, langkah tersebut akan menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara dunia usaha dan masyarakat sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Selatan.
Pada kesempatan itu, Guritno juga menyampaikan bahwa pelantikan pengurus KAP merupakan anugerah sekaligus amanah bagi seluruh pengurus untuk berkontribusi dalam pembangunan Papua Selatan.
Sebagai provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, kata dia, Papua Selatan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk pengusaha asli Papua, untuk mempercepat pembangunan daerah.
Ia mengajak seluruh pengurus KAP menjaga persatuan, membangun organisasi secara solid, serta menyampaikan aspirasi melalui mekanisme organisasi.
“Karena itu, saya mengajak seluruh pengurus untuk tetap bersemangat, menjaga persatuan, dan menyampaikan aspirasi secara santun melalui organisasi, bukan secara perorangan,” katanya.
Guritno menambahkan, Papua Selatan yang terdiri atas Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat memiliki potensi ekonomi yang besar. KAP diharapkan mampu memanfaatkan peluang usaha di seluruh wilayah tersebut, termasuk berbagai program yang didanai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Untuk mendukung hal itu, KAP didorong membangun komunikasi dan kerja sama resmi dengan pemerintah, termasuk melalui nota kesepahaman (MoU), agar memperoleh kesempatan yang adil dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Sementara itu, Ketua KAP Provinsi Papua Selatan, Xaverius Samkakai, menyatakan organisasinya siap membangun sinergi dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, serta berbagai organisasi usaha untuk memperkuat perekonomian Orang Asli Papua.
Ia menilai perhatian terhadap mama-mama Papua yang berjualan di pasar maupun pengusaha asli Papua masih perlu ditingkatkan. Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan ruang yang lebih besar bagi produk-produk asli Papua agar mampu bersaing di pasar.
“Kami siap mendukung program pemerintah dan bekerja sama untuk membangun daerah,” ujar Xaverius.
Selain itu, KAP Papua Selatan juga berkomitmen menjalin kerja sama dengan DPP GAPENSI dan berbagai asosiasi lainnya guna memperluas peluang usaha dan meningkatkan daya saing pengusaha asli Papua di Papua Selatan. (DWL)
