Mata Rajawali, 12 Juli 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Merauke resmi melantik pengurus masa bakti 2026–2027 dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Hotel Careinn Merauke, Sabtu (11/7/2026). Pelantikan yang mengusung tema “Sinergitas Kepengurusan dalam Mendorong Progres HMI yang Terukur dan Berkualitas” tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di bawah Ketua Umum HMI Cabang Merauke, Irwan, yang berkomitmen memperkuat kaderisasi, menjaga independensi organisasi, serta mengawal pembangunan daerah melalui gerakan intelektual yang kritis dan konstruktif.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Badan Koordinasi (BADKO) HMI Tanah Papua sebagai representasi Pengurus Besar HMI. Selain melantik Irwan beserta jajaran pengurus HMI dan KOHATI, kegiatan ini turut dihadiri Caretaker MW KAHMI Papua Selatan, Presidium MD KAHMI Merauke, MD FORHATI Merauke, unsur Forkopimda, Kodaeral XI AL, Lanud J.A. Dimara, Polres Merauke, DPD KNPI Merauke, organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), KPU Kabupaten Merauke, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para alumni HMI.
Suasana pelantikan berlangsung penuh khidmat dengan nuansa keislaman dan intelektualitas yang tercermin melalui pembacaan ayat suci Al-Qur’an, pengucapan ikrar, hingga pengambilan sumpah jabatan sebagai simbol lahirnya semangat baru membangun HMI Cabang Merauke yang lebih progresif, adaptif, dan berkualitas.
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum HMI Cabang Merauke, Irwan menegaskan bahwa amanah kepemimpinan merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh kader untuk menghadirkan organisasi yang lebih profesional, solid, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Ia juga mengatakan kepengurusan yang baru akan memprioritaskan penguatan kaderisasi, peningkatan kapasitas intelektual, pengabdian masyarakat, serta memperkuat posisi HMI sebagai mitra strategis pemerintah tanpa meninggalkan fungsi kontrol sosial.
Menurutnya, Merauke saat ini menjadi salah satu daerah prioritas pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN) seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Nelayan Merah Putih, dan program Cetak Sawah Rakyat (CSR/CSE).
Meski seluruh program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Irwan menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan.
“Mahasiswa harus hadir mengawal program-program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan jika terdapat penyimpangan yang justru merugikan rakyat,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh organisasi mahasiswa, khususnya Cipayung Plus dan BEM di Merauke, untuk bersinergi, dan mengawal seluruh kebijakan strategis pemerintah agar tepat sasaran. Dan di akhir sambutannya, Irwan kembali menegaskan independensi organisasi.
“HMI tidak berpihak kepada partai politik manapun dan juga tidak berpihak kepada pemerintah. HMI hanya berpihak kepada kebenaran.”
Selain itu, mewakili Ketua Umum BADKO HMI Tanah Papua yang berhalangan hadir dalam pealntikan tersebut, Ahmad pengurus BADKO ketua bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan peneguhan komitmen perjuangan HMI dalam mencetak kader yang visioner, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan umat.
“HMI harus mempertanggungjawabkan amanah organisasi melalui kerja nyata, pengabdian, dan keteladanan,” ujarnya.
BADKO juga mengingatkan bahwa Merauke sebagai gerbang timur Indonesia memiliki posisi strategis dengan potensi sumber daya alam, budaya, dan keberagaman yang besar sehingga membutuhkan kontribusi nyata dari organisasi kemahasiswaan.
Karena itu, HMI didorong menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut BADKO, kritik yang disampaikan HMI harus tetap independen, objektif, berbasis data, serta bertujuan mendorong pembangunan yang lebih baik.
Selain memperkuat kaderisasi, BADKO meminta kepengurusan baru mengembangkan budaya diskusi, literasi, riset, pengabdian masyarakat, serta mempererat komunikasi dengan seluruh stakeholder di Papua Selatan.
“HMI harus hadir bukan hanya di ruang diskusi, tetapi juga di tengah masyarakat sebagai pelopor perubahan, penjaga nilai, dan penggerak kemajuan daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan alumni HMI (KAHMI), Marman mengingatkan pengurus baru agar tetap menjaga tradisi intelektual organisasi.
Ia menekankan bahwa HMI merupakan organisasi kader yang harus mengedepankan kritik ilmiah, bukan kritik yang lahir karena kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, setiap sikap organisasi harus dilandasi riset, data, dan kajian akademik sehingga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.
“HMI harus tetap kritis, tetapi kritik harus lahir dari kajian ilmiah, bukan karena kepentingan sesaat,” ujarnya.
Alumni HMI juga mengajak seluruh kader untuk ikut memberikan kontribusi terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelang Pemilu 2029.
Mahasiswa dinilai memiliki tanggung jawab moral memberikan masukan kepada DPR RI agar regulasi kepemiluan mampu melahirkan sistem demokrasi yang lebih baik, memperkuat kualitas kepemimpinan nasional, serta meminimalkan praktik politik uang.
Momentum tersebut menjadi awal perjalanan kepengurusan baru HMI dan KOHATI Cabang Merauke untuk membangun organisasi yang semakin solid, profesional, adaptif, serta mampu melahirkan kader-kader yang berintegritas.
Melalui sinergi antara kader, alumni, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat, HMI Cabang Merauke diharapkan terus menjadi organisasi perjuangan yang mampu menghadirkan gagasan, mengawal pembangunan daerah, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan. (DWL)
