Mata Rajawali, Merauke, 20 Agustus 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan WWF, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dan berbagai pihak dalam menjalankan program pengelolaan hutan berkelanjutan serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, saat membuka kegiatan di Swiss-Belhotel Merauke, Kamis (20/8/2026). Ia menegaskan keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat adat dilibatkan secara bermakna dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
“Keberhasilan program sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat adat dapat terlibat secara bermakna, terutama untuk melindungi hak-hak mereka,” ujar Ferdinandus.
Dalam kesempatan itu, Ferdinandus menyampaikan apresiasi kepada WWF, KLH, dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini telah bekerja sama sejak tahap perencanaan hingga implementasi berbagai program lingkungan di Papua Selatan.
Menurutnya, kolaborasi yang telah terbangun menjadi fondasi penting untuk memperkuat pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada WWF, Kementerian Lingkungan Hidup, dan OPD atas berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan bersama,” katanya.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan terus mendorong sinergi lintas sektor agar pengelolaan hutan dan upaya menghadapi perubahan iklim dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami yakin dengan kita berkolaborasi dan bersinergi, kita akan mewujudkan Papua Selatan yang lestari, tangguh terhadap perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua Selatan,” ujarnya.
Ferdinandus juga menyoroti kondisi masyarakat asli Papua Selatan yang menurutnya belum mengalami perubahan signifikan. Karena itu, ia meminta agar hasil diskusi dalam forum tersebut tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan diwujudkan dalam langkah-langkah konkret melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan WWF.
Ia menginstruksikan agar setiap gagasan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut dituangkan dalam daftar prioritas yang dapat segera direalisasikan.
“Kita catat saja di checklist, yang penting-penting apa yang bisa kita wujudkan. Saya tertarik dengan kemitraan kita dengan WWF ini. Mari kita baku tolong, Pemda dengan WWF, kita baku bantu sehingga Papua Selatan ini kita bisa sukses,” tuturnya.
Selain itu, Ferdinandus menilai peluang dukungan pendanaan untuk program pengelolaan hutan berkelanjutan masih dapat diperluas. Ia berharap keberhasilan implementasi program di Papua Selatan dapat menjadi dasar untuk memperoleh dukungan yang lebih besar pada tahap berikutnya.
Menutup sambutannya, Ferdinandus mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan forum tersebut sebagai momentum memperkuat komunikasi, menyusun langkah nyata, serta membangun kemitraan yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan, WWF, Kementerian Lingkungan Hidup, OPD, dan masyarakat adat demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. (DWL)
