Mata Rajawali, – Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora, Mayjen TNI Lucky Avianto, mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, dalam kunjungan kerja ke Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Jumat (2/1/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka meninjau progres Program Strategis Nasional (PSN) Cetak Sawah 2 Juta Hektar, sekaligus mengecek kesiapan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) 861/Maleo Kamur. Program ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua Selatan.
Rombongan Menteri Pertahanan RI tiba di Kampung Wanam menggunakan Helikopter Caracal TNI AU H225M/H-3208 dan disambut oleh Pangdam XXIV/Mandala Trikora, Danrem 174/Anim Ti Waninggap Brigjen TNI Mustakim, S.I.P., M.Si., Hj. Dilla selaku GM PT Jhonlin Group, serta unsur TNI-Polri dan pemangku kepentingan setempat. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan tatap muka bersama masyarakat, khususnya para tua adat dan perwakilan marga, yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan, terbuka, dan penuh keakraban.
Dalam arahannya, Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa PSN Cetak Sawah merupakan bagian dari strategi besar negara dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan, sekaligus upaya konkret meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal.
“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan negara. Papua Selatan memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional, dan pemerintah hadir untuk memastikan potensi tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat,” tegas Menhan.
Menhan menjelaskan, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan akses, pencetakan sawah, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian tidak hanya membuka keterisolasian wilayah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat perekonomian lokal.
“Pembangunan ini bertujuan menghadirkan akses hidup yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan kemandirian pangan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Menhan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap menjadi perhatian utama pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut.
“Tanah dan alam di sini adalah titipan leluhur. Pemerintah menghormati nilai-nilai adat, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin hak masyarakat tetap terlindungi, termasuk melalui pemberian tali asih sebagai bentuk tanggung jawab negara,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan bahwa PSN Cetak Sawah merupakan program negara yang dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Program ini bukan hanya membangun sawah, tetapi membangun masa depan. Infrastruktur pertanian, akses jalan, serta pendampingan akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” jelas Gubernur.
Ia menambahkan, keterlibatan pihak perusahaan hanya sebatas dukungan teknis, sementara kepemilikan dan manfaat utama pembangunan tetap berada di tangan masyarakat dan pemerintah.
Di sisi lain, tokoh masyarakat Papua Selatan sekaligus Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Jhon Gluba Gebze, menilai program tersebut sebagai peluang besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat.
“Pembangunan ini membawa manfaat jangka panjang. Anak-anak kita ke depan tidak hanya bergantung pada alam, tetapi juga memiliki keterampilan bertani, akses pendidikan, serta ekonomi yang lebih baik,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat mencerminkan komitmen negara dalam membangun Papua secara adil dan berkelanjutan.
“Apa yang dilakukan hari ini adalah investasi untuk generasi penerus Papua Selatan,” tambahnya.
Dalam kesempatan terpisah, Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa TNI mendukung penuh program ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari pengabdian kepada rakyat.
“TNI hadir untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan aman, tertib, dan lancar. Ketahanan pangan yang kuat akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat serta stabilitas wilayah,” ujarnya.
Seluruh rangkaian kegiatan dialog dan peninjauan berlangsung aman, tertib, dan kondusif, dengan aspirasi masyarakat diserap serta ditanggapi secara persuasif dan solutif oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Kodam XXIV/Mandala Trikora menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas dan keharmonisan di wilayah Papua Selatan melalui pendekatan yang humanis, profesional, dan berkelanjutan. (DWL)
