Merauke, Mata Rajawali – Sepuluh orang perwakilan Pengusaha OAP dari 94 orang peserta yang hadir dalam rapat hasil pendataan perusahaan milik OAP dan hasil verifikasi profil perusahaan pengusaha OAP ada yang pro dan ada yang kontra.
Lima orang dari sepuluah orang yang pro dengan hasil pendataan dan hasil verifikasi menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Merauke, Nonce Saman, S.T., M.T menerapkan kebijakan lelang proyek sesuai regulasi, transparan dan adil bagi pengusaha OAP.
“Saya berterima kasih Kepada Kepala BWS bisa menghadirkan dan berdialog dengan kami secara transparan di tempat ini. Soal hasil pendataan dan hasil Verifikasi profil perusahaan, kami percayakan sepenuhnya pada kebijakan Kepala BWS. Yang penting transparan, adil dan jujur sesuai regulasi,” kata Tito Kapisa dan Timo Gedi menanggapi arahan Kepala BWS Merauke yang menyebutkan: “Paket proyek yang tersedia di BWS Merauke sangat terbatas dan kita membutuhkan verifikasi profil perusahaan supaya semua bisa terdata secara sistematis di Kementrian.”
Lima lainnya yang samar samar antara pro dan kontra menuntut Kepala BWS Merauke menerapkan kebijakan proteksi khusus terhadap pengusaha anak negri. “Saya Ketua adat Imbuti punya perusahaan dan mengerjakan paket proyek kerja sendiri. Jadi saya meminta paket yang ada di BWS Merauke memproteksi anak imbuti. Tolong proteksi kami. Soal verifikasi perusahaan saya sepakat dengan teman lain sesuai kebijakan Kepala BWS,” kata Ketua adat Imbuti.
Sedikit agak kritis dari perwakilan pengusaha Perempuan Direktris CV. Weda Teri, Maria Gorety Nemo secara blak-blakan meminta pengusaha OAP, terutama kaum perempuan mengevaluasi diri dari kebiasaan buruk menjual belikan paket proyek.
“Saya tidak mau biacara yang laki-laki semua. Tetapi saya mau bicara kaum perempuan saja, atau sama saja. Stop sudah jual beli perusahaan dan jual beli proyek. Kita mau dapat apa? Dari tahun ketahun hasilnya nol. Itu yang saya mau sampaikan bapa Kepala Balai. Hasil verifikasi harus diumumkan secara transparan tidak boleh ditutup-tutupi,” tegasnya.
Dua dari sepuluh orang lainnya, Yopy Nauce dan Rendy Ndiken secara kritis mengusulkan hasil pendataan dan verifikasi profil perusahaan itu tidak hanya menerapkan verifikasi sesuai regulasi. Hasil verifikasi diikuti dengan kebijakan yang tegas terhadap profil perusahaan yang sudah black list.
“Saya berharap hasil verifikasi profil perusahaan ini ada out put bagi pengusaha OAP. Artinya data hasil pendataan dan hasil verifikasi profil perusahaan ini ada jaminan dari Kepala BWS ke depan pengusaha OAP bisa dapat dan kerja paket proyek dari BWS ini,” Harap Yopy Nauce.
Nyaris sama, Randy Ndiken memastikan kebijakan Kepala BWS Merauke selain menerapkan verifikasi secara professional sesuai regulasi. Dan out put dari pendataan dan hasil verifikasi profil perusahaan ada jaminan bagi pengusaha OAP ke depan mendapat jatah proyek di BWS.
“Saya usulkan umumkan hasil verifikasi profil perusahaan secara transparan dan berdampak bagi pengusaha OAP. Itu harapan saya,” kata Randy Ndiken.
Ditempat terpisah Randy Ndiken sangat kritis menyebutkan, paket proyek yang bersumber dari dana Otsus, apakah itu melalui APBN maupun APBD Propinsi dan Kabupaten seharusnya paket-paket proyek itu yang diberikan kepada pengusaha OAP.
“Bagi saya yang penting pengusaha OAP sudah memiliki perusahaan yang memenuhi syarat sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan dari penyedia pekerjaan. Dan pengusaha OAP bekerja secara professional. Problem yang dihadapi pengusaha OAP adalah masalah koneksi dan modal usaha. Kedua masalah ini bisa disiasasti dengan kerja professional,” katanya.
Saman : “Saya Terima Kebijakan Tertinggi Kembali Pada Saya.”
Menanggapi keluhan, harapan dan tuntutan yang disampaikan 94 orang pengusaha OAP yang menghadiri rapat hasil pendataan dan hasil verifikasi profil perusahaan milik OAP, Kepala Balai Wilayah Sungai Merauke, Nonce Saman, S.T., M.T. mengucapkan terima kasih kepada semua pengusaha OAP yang mempercayakan dirinya.
“Saya berterima kasih. 10 orang yang sudah menyampaikan isi hati, kesimpulannya semua sama. Dimana kebijakan kembali pada saya untuk menentukan hasil verifikasi profil perusahaan. Soal adil. Saya berpikir. Bapa ibu merasa adil. Sayapun pasti merasa adil. Sejauh apa yang adil menurut saudara saya semua dan adil menurut saya. Mekanismenya tetap mengacu pada regulasi yang ada. Saya melakukan pendataan dan verifikasi profil perusahaan bukan untuk saya melainkan untuk bapa ibu sudah terdata secara tersistem di Kementrian,” jelasnya.
Disampaikannya, data perusahaan dan profil perusahaan dari sisi administratif dan lain-lain semua serba lengkap dan terdata secara sistimatis dalam aplikasi yang tersedia di BWS dan Kementrian.
“Saya ambil contoh. Perusahaan yang dimiliki sudah berpengalaman mengerjakan Taluk, Irigasi, dan Saluran irigasi. Data ini sudah terdata dalam sistim yang tersedia di BWS Merauke dan Kementrian. Ini yang penting sekali,” katanya.
