Mata Rajawali, Merauke – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kampung Bupul Indah, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mengancam keselamatan warga dan sumber penghidupan masyarakat. Api dilaporkan mendekati permukiman hingga berjarak sekitar 50–100 meter dari rumah warga pada Selasa (13/10/2026) dini hari.
Tim Task Force Trialistik Muting Ekspedisi Patriot Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama masyarakat setempat berjaga hingga pagi untuk mengantisipasi penjalaran api ke kawasan hunian. Di tengah kemarau berkepanjangan dan keterbatasan pasokan air, penanganan kebakaran dinilai membutuhkan mobilisasi sumber daya serta koordinasi lintas pihak secara cepat dan terpadu.
Berdasarkan pemantauan awal tim di lapangan, luas lahan terdampak kebakaran di Kampung Bupul Indah diperkirakan mencapai 55 hektare. Area tersebut mencakup sekitar 16 hektare tanaman buah, seperti kelengkeng, durian, rambutan, dan alpukat, serta sekitar lima hektare lahan hortikultura dan cabai. Angka tersebut masih berupa estimasi awal yang memerlukan pendataan dan verifikasi lebih lanjut.
Koordinator Lapangan Percepatan Penanganan Kebakaran dan Kekeringan Tim Task Force TEP UGM, Mega, menegaskan bahwa kondisi di lapangan membutuhkan dukungan segera, terutama untuk memenuhi kebutuhan air dan memperkuat upaya penanganan kebakaran.
“Apa yang sedang terjadi di depan mata kita menunjukkan bahwa kebutuhan warga sangat mendesak dan perlu segera dibantu. Kami berupaya menghubungkan kebutuhan tersebut dengan pemerintah Papua Selatan, dinas terkait, NGO, perusahaan, dan pihak lain yang dapat memberikan dukungan. Masyarakat tidak mungkin mengatasi semuanya sendiri, terlebih dengan keterbatasan air dan armada untuk mengangkutnya,” ujar Mega.
Pemantauan spasial Tim Task Force Trialistik Muting UGM selama periode 22 September hingga 10 Oktober 2026 mengidentifikasi 146 titik panas (hotspot) di wilayah Kampung Bupul Indah.
Tim menegaskan bahwa jumlah tersebut menunjukkan titik panas yang teridentifikasi selama periode pemantauan, bukan berarti telah terjadi 146 kejadian kebakaran yang berbeda. Data satelit tersebut perlu dikombinasikan dengan pemeriksaan lapangan untuk memastikan lokasi kejadian dan dampak yang ditimbulkan.
Dalam konteks yang lebih luas, laporan BMKG pada Oktober 2026 mencatat tingginya sebaran titik panas berkepercayaan tinggi di Papua Selatan, termasuk 482 titik panas dalam pemantauan 11 Oktober 2026. Data yang diberitakan berdasarkan SiPongi per 12 Oktober 2026 juga menempatkan Papua Selatan di antara provinsi dengan konsentrasi titik panas tertinggi secara nasional.
Perbedaan angka antarsumber dapat dipengaruhi waktu pengamatan, tingkat kepercayaan deteksi, dan cakupan wilayah yang digunakan.
Dampak kebakaran turut dirasakan petani yang kehilangan lahan produktif. Salah satu kebun cabai milik warga bernama Rotun dilaporkan terbakar ketika masa panen belum selesai.
Padahal, menurut informasi petani setempat, harga cabai di tingkat petani pada awal Oktober berada di kisaran Rp120.000 per kilogram dan kemudian meningkat hingga Rp135.000 per kilogram.
“Untuk menyiram cabai saja kami membutuhkan banyak tenaga untuk membawa air ke ladang-ladang. Sekarang, ketika sudah waktunya panen, justru terbakar, padahal panennya juga belum selesai,” ujar Rotun.
Bagi petani, kebakaran bukan sekadar kehilangan tanaman, melainkan juga hilangnya potensi pendapatan, biaya produksi, serta tenaga yang telah dicurahkan selama berbulan-bulan. Sementara itu, kerusakan tanaman buah berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali berproduksi.
Hingga kini, besaran kerugian ekonomi akibat kebakaran masih memerlukan pendataan bersama pemerintah dan masyarakat terdampak.
Kemarau yang dilaporkan berlangsung sekitar empat bulan memperburuk situasi di Kampung Bupul Indah. Sejumlah sumur warga mengering, sementara layanan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) belum menjangkau seluruh rumah tangga akibat keterbatasan debit air dan jarak distribusi.
Sebagian warga bahkan harus mengeluarkan biaya hingga Rp100.000 untuk memperoleh sekitar 1.200 liter air. Kondisi ini membuat kebutuhan air untuk rumah tangga, penyiraman kebun, dan pemadaman kebakaran harus dipenuhi di tengah keterbatasan sumber daya.
Selain itu, jembatan kayu di ruas Bupul 7 dilaporkan rusak setelah terbakar sehingga kendaraan harus melewati jalur alternatif yang lebih jauh. Warga juga melaporkan gangguan listrik yang diduga berkaitan dengan kerusakan jaringan kabel di sekitar lokasi kejadian. Kedua laporan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut.
Sebelumnya, pada Sabtu (10/10/2026), kebakaran di Jalur 5 dilaporkan membesar. Anggota TEP UGM kemudian bergerak ke lokasi setelah menerima permintaan bantuan dari masyarakat.
Ancaman lain berasal dari paparan asap kebakaran. Dokumentasi tim terhadap pemantauan The Weather Channel untuk wilayah Elikobel pada 12 Oktober 2026 menunjukkan indeks kualitas udara (AQI) sebesar 329, dalam kategori berbahaya (Hazardous), dengan konsentrasi PM2.5 sekitar 280,67 µg/m³.
Angka tersebut merupakan pembacaan dari layanan pemantauan daring, bukan hasil pengukuran langsung menggunakan alat milik tim di Kampung Bupul Indah. Meski demikian, kondisi tersebut menjadi peringatan mengenai pentingnya perlindungan kesehatan warga dari paparan asap.
Tim Task Force Trialistik Muting UGM mengapresiasi perhatian Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo serta dukungan organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan Kabupaten Merauke, pemerintah setempat, masyarakat, perusahaan, dan organisasi nonpemerintah.
Koordinasi di tingkat provinsi antara lain melibatkan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP).
Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan, Paino, S.IP., M.T., turut membantu dengan mengerahkan kendaraan dinas Toyota Hilux untuk mengangkut air. Dukungan tersebut membantu upaya pemenuhan kebutuhan air di tengah keterbatasan armada dan sulitnya memperoleh sumber air.
Tim TEP UGM juga menjalin komunikasi dengan organisasi nonpemerintah (NGO), perusahaan di sekitar kawasan, serta tim TEP UGM lainnya di Kawasan Transmigrasi Muting guna memperluas jaringan bantuan.
Ketua Tim Task Force Trialistik Ekspedisi Patriot UGM 2026, Dr. (Cand.) Mohammad Ghofur, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada masyarakat yang terdampak.
“Kebakaran di Bupul Indah bukan sekadar persoalan 55 hektare lahan yang hangus terbakar. Di balik angka tersebut, ada sumber penghidupan masyarakat, kebun yang dirawat bertahun-tahun, dan masa depan keluarga petani yang terancam,” tegas Ghofur.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, perusahaan swasta, NGO, dan berbagai pihak yang telah bergerak bersama. Namun, menurutnya, besarnya skala kebakaran membutuhkan kolaborasi yang lebih luas, cepat, dan terkoordinasi.
“Kami mengajak pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, NGO, perguruan tinggi, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat penanganan darurat, mitigasi, dan pemulihan pascakebakaran. Sebab, api tidak mengenal batas administratif maupun kewenangan kelembagaan. Keselamatan masyarakat dan keberlanjutan penghidupan mereka harus menjadi prioritas kita bersama,” ujarnya.
Tim Task Force Trialistik Muting UGM menilai sejumlah langkah mendesak perlu diprioritaskan, mulai dari memastikan keselamatan permukiman, mempercepat distribusi air, memobilisasi armada pemadam, memberikan perlindungan kesehatan dari paparan asap, hingga memutakhirkan data lahan dan kerugian petani.
Dalam jangka menengah dan panjang, upaya penanganan perlu diperkuat melalui penyediaan sumber air yang andal, pengembangan kelompok masyarakat peduli api, pemantauan dini berbasis data satelit dan laporan warga, pemulihan kebun produktif, serta perbaikan infrastruktur yang terdampak.
Bagi tim, peran perguruan tinggi bukan menggantikan kewenangan pemerintah dan lembaga penanganan bencana, melainkan mendukung penyediaan data empiris, memperkuat komunikasi lintas pihak, dan membantu memastikan kebutuhan warga terdampak mendapat perhatian.
Karhutla di Kampung Bupul Indah menjadi pengingat bahwa ancaman kebakaran tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga keselamatan masyarakat, ketahanan air, infrastruktur, dan keberlanjutan ekonomi keluarga petani.
Karena itu, Tim Task Force Trialistik Muting Ekspedisi Patriot UGM menyerukan penguatan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mempercepat penanganan darurat sekaligus membangun langkah mitigasi dan pemulihan yang berkelanjutan.//Tim Trialistik Muting (PS 011) — Ekspedisi Patriot Universitas Gadjah Mada// Mata Rajawali – (DWL)
