Mata Rajawali, 11 Desember 2025 — Diskusi Publik yang digelar Tim Kolaborasi Akademisi dan Praktisi Hukum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Peradin Papua Selatan secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Selatan yang diwakili Staf Ahli Gubernur, Sucahyo Agung, Kamis (11/12/2025), bertempat di Meeting Room Hotel Megaria Merauke.
Diskusi publik tersebut mengusung tema “Merauke Aman dan Damai, Pasti Papua Selatan Maju, Berkembang dan Sejahtera”, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Ibu Kota Provinsi Papua Selatan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons atas penetapan Kabupaten Merauke sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, yang menempatkan Merauke sebagai barometer keamanan, ketertiban, dan kedamaian bagi kabupaten lain di wilayah Papua Selatan, yakni Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.
Dalam diskusi tersebut, Polres Merauke menjadi salah satu narasumber utama. Polres Merauke memaparkan data akurat terkait tingkat kriminalitas selama periode 2024 hingga Desember 2025, termasuk jenis kejahatan, jumlah korban luka ringan, luka berat, hingga korban meninggal dunia. Paparan tersebut disampaikan oleh Kabag Operasional Polres Merauke AKP Irwanto Syawal, didampingi jajaran Satuan Lalu Lintas.
Selain tindak kriminal umum, Polres Merauke juga mengungkap data kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan patah tulang, cedera berat, hingga korban meninggal dunia, serta memaparkan modus dan motif kejahatan yang kerap terjadi. Bahkan, dalam forum tersebut turut diungkap keberadaan sejumlah rumah produksi minuman keras lokal atau oplosan yang tersebar di beberapa ruas jalan dalam Kota Merauke.
Diskusi publik ini turut dihadiri berbagai unsur, antara lain Kesbangpol Kabupaten Merauke, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan yang bertanggung jawab pada bidang trantibumlinmas, serta RSUD Merauke, khususnya Instalasi Gawat Darurat (IGD), yang memaparkan mekanisme penanganan korban kejahatan dan kecelakaan lalu lintas.
Sejumlah tokoh dan elemen masyarakat juga memberikan tanggapan, di antaranya tokoh adat, tokoh agama dari FKUB dan Pokja Agama MRP Papua Selatan, tokoh etnis/paguyuban, tokoh masyarakat, perwakilan RT dari beberapa kelurahan, BEM Universitas Musamus, BEM Fakultas Hukum Unmus, BEM STISIPOL Yaleka Maro, KNPI, serta pimpinan berbagai organisasi kepemudaan (OKP) seperti HMI, PMII, GMKI, PMKRI, BKPRMI, Pemuda Katolik, dan GAMKI.
Diskusi tersebut kemudian dikaji secara kritis oleh empat akademisi Universitas Musamus, yakni Dr. Antonius Nggewaka, S.Sos., M.I.Kom. (Antropolog), Dr. Mulyadi Tajuddin, S.H., M.H. (Kriminolog), Dr. Anton Johanes Silubun, S.H., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara), dan Dr. Fitriani (Ahli Kebijakan Publik). Kajian para akademisi ini menjadi bobot utama dalam catatan resume diskusi.
Sebagai penutup, forum menghasilkan Pernyataan Sikap Bersama yang dibacakan dan ditandatangani oleh seluruh unsur yang hadir. Hasil diskusi berupa catatan kritis dan pernyataan sikap tersebut akan diserahkan langsung kepada Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke oleh Burhanuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Pelaksana Diskusi Publik sekaligus host yang memandu jalannya diskusi selama kurang lebih empat jam.
Pernyataan Sikap Bersama
Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke bersama Majelis Rakyat Papua Selatan, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi hukum, organisasi kepemudaan se-Papua Selatan, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Papua Selatan menyatakan sikap sebagai berikut:
- Bertanggung jawab menjaga Merauke sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Selatan, miniatur Nusantara dan istana damai bagi seluruh masyarakat.
- Saling menjaga, memberikan rasa aman, dan melindungi antara pemerintah dan warga serta antar sesama masyarakat Papua Selatan.
- Menjaga toleransi antarumat beragama, memperkuat silaturahmi dalam masa Adven dan perayaan Natal 2025, serta menyambut Tahun Baru 1 Januari 2026 dengan suasana damai dan penuh sukacita. (DWL)
