Mata Rajawali – Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengingatkan pentingnya percepatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berbasis data. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Provinsi Papua Selatan Tahun 2025, Rabu (17/12/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan itu berlangsung di Hotel Sunny Day Inn Merauke. Guritno hadir mewakili Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, sekaligus menyampaikan sambutan pembuka.
Dalam sambutannya, Guritno menegaskan bahwa amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah daerah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan daerah.
Ia juga menyinggung penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, yang menurutnya menuntut adanya perencanaan program pembangunan yang jelas, terukur, dan rinci, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Diperlukan rumusan implikasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan efektif dan efisien,” ujar Guritno.
Menurutnya, efisiensi dan efektivitas pemerintahan harus ditingkatkan dengan memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, antar daerah, serta potensi dan keanekaragaman wilayah di tengah peluang dan tantangan persaingan global.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Guritno menyebutkan bahwa tema pembangunan Papua Selatan diarahkan sebagai sentra industri pertanian, perkebunan, perikanan, serta destinasi pariwisata.
Ia menekankan bahwa pada era pembangunan saat ini, kebijakan tidak lagi bisa hanya mengandalkan pengalaman, melainkan harus didasarkan pada data dan bukti ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, hasil-hasil penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang akurat, efektif, dan berkelanjutan.
“Diseminasi hasil kelitbangan merupakan jembatan antara dunia penelitian dengan implementasi nyata di lapangan. Ini forum strategis untuk berbagi pengetahuan, bertukar ide, dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Guritno menjelaskan bahwa hasil penelitian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan bagi masyarakat Papua Selatan.
Ia pun mengajak seluruh peserta diseminasi untuk memanfaatkan momentum tersebut secara optimal dengan berpartisipasi aktif, berbagi pengalaman, serta menyerap berbagai informasi strategis yang disampaikan.
“Diharapkan diseminasi ini mampu meningkatkan kapasitas dan kesadaran terhadap isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui pendekatan riset,” ujarnya.
Lebih lanjut, Guritno menegaskan bahwa urusan inovasi daerah merupakan tanggung jawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dalam menyusun program yang cepat, tepat, dan mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat.
“Harapannya, seluruh program yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah,” pungkasnya. (DWL)
