Mata Rajawali, 5 Februari 2026 – Dalam upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan konstitusi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar agenda strategis Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan. Kegiatan ini dirancang untuk menanamkan kembali nilai-nilai luhur bangsa sebagai kompas etika dalam kehidupan bernegara.
Dalam paparannya, Frits Tobo Wakasu menekankan bahwa 4 Pilar bukanlah sekadar jargon politik, melainkan kontrak sosial yang menjaga integrasi bangsa. Sebagai Senator asal Papua Selatan, beliau menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kearifan lokal dengan hukum nasional.
”Pancasila dan UUD 1945 adalah payung besar yang melindungi kemajemukan kita. Di Papua Selatan, nilai-nilai ini harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan agar keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh masyarakat di akar rumput,” ujar Frits.
Senada dengan hal tersebut, Dr.(C). Epelina V. Runesi membedah implementasi nilai kebangsaan dari perspektif pembangunan sumber daya manusia. Beliau menegaskan bahwa pendidikan karakter yang berbasis pada Bhinneka Tunggal Ika adalah kunci untuk mencetak generasi muda yang kompetitif namun tetap memiliki identitas nasional yang kuat.
Kegiatan ini mengupas tuntas empat instrumen utama negara:
- Pancasila: Sebagai philosophische grondslag (dasar falsafah) yang menjiwai perilaku harian masyarakat.
- UUD 1945: Sebagai konstitusi tertinggi yang menjamin hak dan kewajiban warga negara secara konstitusional.
- NKRI: Sebagai bentuk negara final yang harga mati, mengedepankan persatuan di atas otonomi daerah.
- Bhinneka Tunggal Ika: Sebagai perekat sosial yang mengubah perbedaan menjadi kekayaan kekuatan bangsa.
Antusiasme peserta, yang didominasi oleh tokoh masyarakat dan generasi muda, menunjukkan adanya kerinduan akan literasi kebangsaan yang mendalam. Diskusi berlangsung dinamis, terutama saat membahas peran aktif warga dalam menjaga stabilitas nasional di era digital.
Melalui sosialisasi ini, MPR RI berharap muncul efek domino positif, yakni meningkatnya rasa cinta tanah air dan lahirnya perilaku masyarakat yang lebih toleran. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari rangkaian edukasi berkelanjutan demi memastikan seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, tetap teguh dalam satu naungan ideologi yang sama. (DWL)
