Penuli: Zhofar Nofri Zhorifagni. P
Mata Rajawali, 19 Desember 2025 –Pembangunan di Papua Selatan telah menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Meskipun alokasi anggaran untuk wilayah ini terus meningkat dari tahun ke tahun, faktanya pembangunan yang berlangsung masih belum sepenuhnya menjawab masalah ketimpangan, keterisolasian wilayah, dan kebutuhan masyarakat setempat. Berbagai program yang digulirkan sering kali tidak memberikan hasil yang signifikan atau tidak berkelanjutan karena penyusunannya tidak mempertimbangkan aspek sosial budaya, struktur adat, dan kondisi geografis Papua Selatan yang kompleks. Pendekatan pembangunan yang bersifat terpusat membuat kebijakan cenderung seragam dan kurang sensitif terhadap keragaman kondisi di setiap distrik dan kampung. Hal ini menyebabkan sebagian besar pembangunan menjadi kurang efektif dan tidak mampu mengatasi persoalan mendasar masyarakat.
Sebagai Daerah Otonomi Baru dengan luas wilayah Provinsi Papua Selatan mencapai 131.493 kilometer persegi mencakup empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel. Masing-masing kabupaten memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Hal ini berdampak sulitnya pemerataan pembangunan di papua selatan.
Sejalan dengan yang dicanangkan dalam visi misi Provinsi Papua Selatan yang terus giat memacu pembangunan di berbagai sektor. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan tertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sehingga diharapkan akan memberikan dampak terhadap meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Megoptimalkan perananan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan. Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektorsektor industri manufaktur, jasa dan ekonomi kreatif. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan. Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja.
Selain itu tekad dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terus mempercepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar. Adapun sasaran dari upaya tersebut terdapat peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten menjadi master plan pembangunan di wilayah papua selatan dengan karakteristik wilayah dan kearifan lokal menjadi kunci utama untuk pembangunan. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak di beberapa sektor pembangunan infrasturktur antara lain meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah, yang mana secara keseluruhan wilayah papua selatan berupa rawa dan perairan. Adanya peningkatan terhadap pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan, serta meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.
Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan dengan sasaran :
· Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung.
· Meningkatnya efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP.
· Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan.
· Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS.
· Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
· Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak.
Dalam realitas seperti ini, jelas bahwa pendekatan pembangunan yang disamaratakan seperti wilayah lain di Indonesia tidak akan memberikan hasil optimal. Program-program pembangunan yang datang dari pusat sering kali tidak mempertimbangkan kondisi akses, kebutuhan prioritas masyarakat, maupun aspek budaya yang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari.
Di beberapa wilayah, program pertanian yang diperkenalkan pemerintah tidak berjalan karena tidak cocok dengan pola tanam tradisional atau sistem pengelolaan lahan adat. Begitu pula program infrastruktur yang mangkrak akibat tidak memperhitungkan kondisi alam, keterbatasan alat transportasi, dan minimnya tenaga terampil di wilayah terpencil. Selain itu, partisipasi masyarakat yang rendah dalam penyusunan rencana pembangunan menyebabkan kebutuhan mereka tidak terakomodasi dengan baik. Banyak aspirasi tidak tersampaikan karena mekanisme perencanaan masih bersifat top-down. Kelemahan sistem pendataan juga memperburuk situasi; kurangnya data akurat tentang jumlah penduduk, potensi lokal, dan tingkat kesejahteraan menyebabkan banyak program tidak sesuai dengan realitas lapangan.
Dalam konteks tersebut, manajemen berbasis kebutuhan lokal hadir sebagai pendekatan yang tepat untuk memperbaiki kualitas pembangunan di Papua Selatan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pusat pengambil keputusan, bukan sekadar penerima program. Masyarakat menjadi pihak yang menentukan apa yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi mereka. Siklus pembangunan berbasis kebutuhan lokal dimulai dengan identifikasi masalah melalui dialog, observasi, dan musyawarah kampung. Selanjutnya, masyarakat bersama pemerintah menyusun rencana yang realistis, dapat dilaksanakan, dan relevan. Dalam tahap pelaksanaan, pengawasan dilakukan secara partisipatif sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasil pembangunan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, program-program yang dibangun memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan dipelihara dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pemerintah memahami variasi kebutuhan antarwilayah, sehingga alokasi anggaran tidak menumpuk hanya di kota besar, tetapi juga menyasar daerah-daerah tertinggal secara tepat.
Pelaksanaan manajemen berbasis kebutuhan lokal memerlukan dukungan berbagai elemen penting. Musyawarah kampung harus dijadikan platform utama dalam pengambilan keputusan. Musyawarah tersebut tidak hanya melibatkan kepala kampung, tetapi juga tokoh adat, perempuan, pemuda, serta kelompok marginal yang suaranya sering kali terabaikan dalam perencanaan pembangunan. Keberadaan tokoh adat sangat penting karena mereka memiliki legitimasi dalam masyarakat dan sering kali menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga. Selain itu, pengumpulan data berbasis komunitas perlu ditingkatkan melalui pemetaan potensi kampung, survei kebutuhan, dan pendataan demografis yang akurat. Dengan data yang baik, pemerintah dapat merancang program secara tepat dan efisien. Pemerintah daerah juga harus memperkuat kemampuan aparatur dalam memahami budaya lokal, mengelola konflik, dan menerapkan prinsip manajemen partisipatif. Dengan aparatur yang kompeten, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan berjalan lebih sinkron sehingga pembangunan lebih terarah.
Pendekatan berbasis kebutuhan lokal juga berdampak signifikan dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah. Daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau pembangunan dapat memperoleh akses lebih besar untuk menyampaikan kebutuhan spesifik mereka, seperti kebutuhan transportasi darat, fasilitas kesehatan, pendidikan berbasis budaya lokal, hingga program pemberdayaan ekonomi. Ketika aspirasi tersebut diakomodasi, masyarakat merasa dihargai dan lebih bersemangat menjaga hasil pembangunan. Hal ini menciptakan siklus pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan peningkatan kualitas hidup.
Kesimpulannya, penerapan manajemen berbasis kebutuhan lokal merupakan kunci penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Papua Selatan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sehingga setiap program yang dijalankan lebih sesuai dengan karakteristik, potensi, dan tantangan wilayah Papua Selatan. Dengan mengintegrasikan musyawarah kampung, pelibatan tokoh adat, pengumpulan data lokal, transparansi anggaran, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah, pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pembangunan yang berakar pada kebutuhan masyarakat Papua Selatan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menghormati martabat dan identitas mereka sebagai bagian penting dari bangsa Indonesia. (Red)
