Papua Selatan Dukung Pendekatan Geokultural untuk Wujudkan Pembangunan Papua yang Damai dan Berkelanjutan

Mata Rajawali, Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung penerapan pendekatan Geokultural Multiaktor (GMK) sebagai salah satu strategi mewujudkan pembangunan Papua yang damai, bermartabat, dan berkelanjutan. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dalam Seminar Nasional Papua yang diselenggarakan peserta didik Pendidikan Reguler (Pasis) Dikreg LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Prof. Dr. Satrio Seskoad, Bandung, Selasa (3/11/2026).

Seminar nasional tersebut mengangkat tema “Pendekatan Geokultural Multiaktor Kodeterminatif dalam Mewujudkan Pembangunan Papua yang Damai, Bermartabat, dan Berkelanjutan.” Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, yang sekaligus menjadi salah satu pemateri.

Bacaan Lainnya

Kehadiran Gubernur Apolo Safanpo merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mendukung penguatan pemikiran, dialog, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor guna mendorong pembangunan Papua yang lebih inklusif serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Tema yang diangkat dalam seminar tersebut dinilai relevan dengan kondisi Papua yang memiliki keragaman geografis, sosial budaya, ekonomi, ekologis, hingga aspek keamanan. Keberagaman tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang kontekstual, terintegrasi, dan tidak dapat diseragamkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Dalam kerangka pemikiran seminar, pendekatan Geokultural Multiaktor menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah, penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pelibatan Orang Asli Papua (OAP) secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.

Hal ini menjadi penting mengingat pembangunan Papua masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesenjangan pelayanan dasar, perbedaan akses antardaerah, dinamika keamanan yang tidak merata, serta perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat membangun pemahaman bersama mengenai keterkaitan antara pembangunan, stabilitas keamanan, dan perdamaian. Pendekatan yang digunakan perlu mempertimbangkan kondisi serta karakteristik masing-masing wilayah agar kebijakan yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

Seminar ini juga membahas pentingnya sinergi multiaktor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga adat, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat sebagai bagian penting dari proses pembangunan Papua.

Salah satu substansi utama yang menjadi perhatian adalah penguatan peran Orang Asli Papua dalam penentuan prioritas pembangunan, pengambilan keputusan, pengawasan, evaluasi, hingga penerimaan manfaat pembangunan.

Dengan demikian, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi juga harus memperoleh ruang partisipasi yang bermakna untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Keterlibatan Gubernur Apolo Safanpo dalam forum strategis tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk terus mendukung ruang dialog dan pertukaran gagasan yang menghasilkan rekomendasi strategis bagi percepatan pembangunan Papua.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, TNI-Polri, akademisi, lembaga adat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan terbangun kesamaan perspektif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang memperhatikan kondisi geografis, sosial budaya, serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Seminar Nasional Papua Pasis Dikreg LXVIII Seskoad TA 2026 dilaksanakan melalui pemaparan materi oleh narasumber, diskusi panel, sesi tanya jawab, serta perumusan pokok-pokok rekomendasi.

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut meliputi terbangunnya pemahaman bersama mengenai pentingnya pembangunan Papua yang kontekstual, penguatan sinergi multiaktor, peningkatan partisipasi OAP, serta tersusunnya rekomendasi implementatif untuk pembangunan Papua dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui forum strategis seperti ini dapat semakin memperkuat arah pembangunan di seluruh wilayah Papua, termasuk Papua Selatan.

Dengan mengedepankan kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan daerah, pembangunan Papua diharapkan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, aman, damai, bermartabat, dan berkelanjutan. (DWL)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *