Mata Rajawali – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menegaskan bahwa kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Seluruh elemen warga diharapkan terlibat langsung dalam proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan di Bumi Anim Ha.
Hal tersebut ditegaskan oleh Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Apolo Safanpo dalam penutupan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Fortembang) Papua Selatan di Hotel Halogen, Merauke, Rabu (1/4/2026).
“Usulan-usulan prioritas yang dihasilkan dalam forum ini akan menjadi bahan krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku,” ujar Agustinus sebelum menutup kegiatan secara resmi dengan menabuh tifa.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Papua Selatan meluncurkan Panduan Fortembang yang ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama para pemangku kepentingan (stakeholders). Panduan ini diproyeksikan menjadi acuan baku untuk pelaksanaan forum serupa di masa depan.
Agustinus menjelaskan bahwa Pemprov akan memperkuat payung hukum program ini melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur serta Peraturan Gubernur (Pergub). Langkah ini bertujuan memastikan perencanaan pembangunan yang partisipatif, khususnya bagi kelompok rentan, tetap terjaga secara berkelanjutan.
“Hal ini sejalan dengan visi pembangunan kita, yakni mewujudkan masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera,” imbuhnya.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bapperinda) Papua Selatan ini merupakan bagian strategis dari rangkaian penyusunan RKPD 2027.
Pemerintah memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya forum ini, di antaranya:
· Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).
· JERAT (Jaringan Kerja Rakyat Papua).
· Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
· Lembaga swadaya dan organisasi masyarakat sipil lainnya.
Melalui sinergi ini, hasil forum tersebut resmi menjadi komitmen bersama untuk memastikan pembangunan di Provinsi Papua Selatan tidak meninggalkan siapapun (leave no one behind). (DWL)
