Mata Rajawali, 8 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan berkomitmen meningkatkan pengawasan kinerja pemerintahan. Langkah nyata ditunjukkan dengan kerja sama yang dijalin bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua. Hal ini disampaikan Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, usai menerima presentasi hasil pengawasan dan evaluasi kinerja Pemprov Papua Selatan dan empat kabupatennya oleh tim BPKP Papua di kantor Gubernur, Selasa (8/7/2025).
Guritno menyatakan hasil evaluasi BPKP Papua menjadi catatan penting bagi Pemprov Papua Selatan. Ia menginstruksikan Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi internal guna menindaklanjuti temuan tersebut. Kerja sama dengan BPKP Papua akan dijajaki lebih lanjut, baik melalui bimbingan teknis (bimtek) maupun bentuk kolaborasi lainnya. Tujuannya, untuk memahami permasalahan yang ditemukan dan mencari solusi yang tepat.
“Kita ingin mencegah agar temuan evaluasi ini tidak berujung pada pelanggaran berat, bahkan korupsi,” tegas Guritno. Ia menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Papua Selatan dalam mengevaluasi program-program di setiap dinas, memastikan sinkronisasi program antar kabupaten, dan mencegah program yang belum terlaksana atau bahkan belum direncanakan.
BPKP Papua diharapkan dapat memberikan arahan dan kiat-kiat pencegahan, terutama terkait tugas-tugas yang belum terlaksana. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan internal dan memastikan seluruh kinerja pemerintahan di Papua Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengawasan yang lebih efektif, diharapkan tata kelola pemerintahan di Papua Selatan semakin baik dan akuntabel. (DWL)
