Mata Rajawali, 8 Februari 2026 – Kematian tragis seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga mengakhiri hidup akibat himpitan ekonomi menjadi tamparan keras bagi narasi keadilan sosial di Indonesia. Tragedi ini dipandang bukan sekadar masalah personal, melainkan manifestasi nyata dari kegagalan sistemik dalam menjamin akses pendidikan bagi rakyat miskin.
Aktivis sekaligus pemerhati lingkungan, Antonius Bambang E.S., S.Hut., M.S.i, angkat bicara mengenai fenomena memilukan ini. Menurutnya, kematian anak tersebut merupakan “laporan keuangan paling jujur” yang mengungkap borok ketimpangan sosial yang selama ini ditutupi oleh angka-angka statistik.
Pendidikan yang Terkunci Ekonomi
“Anak ini tidak mati karena penyakit atau perang, melainkan oleh sistem yang menaruh harga buku lebih tinggi daripada harga sebuah masa depan,” ujar Antonius dalam keterangan tertulisnya. Ia menyoroti kontradiksi besar di mana pendidikan sering dipuja sebagai kunci memutus rantai kemiskinan, namun akses dasarnya justru masih dikunci oleh kemampuan finansial orang tua.
Bagi Antonius, tragedi ini menunjukkan adanya neraca keadilan yang timpang. Di satu sisi, pemerintah gencar mempromosikan anggaran pendidikan yang besar dan visi “Generasi Emas,” namun di sisi lain, negara dianggap absen saat seorang anak tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sekolah.
Kemiskinan Bukan Sekadar Faktor Psikologis
Narasi yang sering menyebut tragedi serupa sebagai murni “faktor keluarga” atau “masalah psikologis” dikritik keras. Antonius menegaskan bahwa kemiskinan adalah produk kebijakan.
“Keputusan politik yang membiarkan biaya sekolah tetap tinggi dan distribusi bantuan tidak merata adalah keputusan yang perlahan mendorong anak-anak kurang mampu ke tepi keputusasaan,” tegasnya.
Gugatan Terhadap Realitas
Tragedi di NTT ini menjadi pengingat bahwa angka-angka dalam laporan keuangan negara akan tetap menjadi angka kosong jika tidak mampu melindungi nyawa warga negaranya yang paling rentan. Penulis menekankan bahwa yang gagal dalam kasus ini bukanlah si anak dalam belajar, melainkan kegagalan negara dalam membaca realitas kemiskinan di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi secara total skema bantuan pendidikan agar benar-benar menyentuh akar rumput, sehingga tidak ada lagi nyawa yang harus menjadi “biaya” atas ketimpangan sosial. (Penulis: Antonius Bambang//Mata Rajawali)
