Merauke, Mata Rajawali – Tiga Ketua BPC GAPENSI dan 14 orang anggota pengurus tiga BPC GAPENSI Propinsi Papua Selatan (PPS) mengaku membubarkan dari arena Musyawarah Daerah (Musda) pertama Badan Pengurus Daerah (BPD) GAPENSI Propinsi Papua Selatan.
Pembubaran diri itu sebagai bentuk penolakakan terhadap pelaksanaan Musda berbau intervensi kelompok tertentu mengatasnamakan rekomendasi dari pejabat Papua Selatan satu dan mengabaikan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga.
“Kami sepakat keluar dari arena Musda. Karena pelaksanaan Musda tidak mematuhi aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,” kata Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Mappi, Tobias Amta, Ketua BPC GAPENSI Boven Digoel, Bonevasius Tanggoy, Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Merauke, Robert L. Balagaize serempak didampingi 14 orang anggota pengurus GAPENSI dari tiga kabupaten kepada media di Foodland Merauke, Jum’at (20/6/25) sore.
Menurut Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Mappi, Tobias Amta mengaku kecewa berat terhadap pelaksanaan Musda yang mengabaikan aturan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pengangkangan terhadap anggaran dasar dan rumah tangga terutama masalah calon ketua BPD GAPENSI Propinsi Papua Selatan bukan dari anggota BPC GAPENSI empat kabupaten.
“Calon Ketua BPD PPS itu baru saja memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari salah satu BPC GAPENSI. Ini kan lucu! Ini organisi profesi yang membutuhkan profesionalisme,” katanya.
Senada dengan Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Mappi, Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Boven Digoel, Bonevasius Tanggoy menyatakan, prosedur pelaksanaan Musda pertama BPD GAPENSI PPS tidak berjalan transparan dan demokratis. Bahkan pelaksanaan Musda diduga sudah diatur memuluskan calon Ketua BPD GAPENSI yang mendapat atensi dari pejabat Papua Selatan satu.
“Selain kami kecewa dengan proses pelaksanaan Musda. Kami kecewa masalah biaya transportasi dan penginapan,” katanya.
Sementara, Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Merauke, Robert L.Balagaize membeberkan memilih mundur dari keikutsertaan dalam Musda lebih disebabkan pengurus GAPENSI dalam pelaksanaan Musda ibarat melempar lumpur pada muka sendiri.
“Saya merasa kami yang sudah makan asam garam sebagai pengurus dan anggota GAPENSI sedang melempar lumpur pada muka sendiri. Mengapa? Karena proses calon Ketua BPD GAPENSI hanya berdasarkan rekomendasi pejabat PPS dan yang bersangkutan baru saja memiliki KTA GAPENSI dari salah satu BPC GAPENSI. Kondisi ini khan sudah tidak mematuhi lagi semangat anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga GAPENSI,” ujarnya.
Diketahui sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga pelaksanaan Musda GAPENSI akan memenuhi kuorum untuk memilih calon ketua mencapai 30 orang peserta yang hadir dari empat BPC GAPENSI sepropinsi Papua Selatan. Meskipun ketidakhadiran tiga ketua dan 14 orang peserta Musda dari tiga kabupaten, Musda BPD GAPENSI PPS pertama tetap berjalan walau hanya BPC Kabupaten Asmat yang hadir.
Itupun pesera Musda dari BPC Kabupaten Asmat ada empat peserta yang ikut membubarkan diri. Keempat peserta Musda itu antara lain, Rafael Simaf, David A, Fransiskus Makulab dan Emanuel Pares.
Kepada media Rafael Simaf mengaku ikut keluar dari arena Musda yang sedang berlangsung bukan ikut-ikutan dengan tiga BPC GAPENSI Merauke, Mappi dan Boven Digoel. “Saya harus jujur. Kami dari Asmat empat orang keluar dari arena Musda. Kami ingin pelaksanaan Musda berjalan transparan dan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” ujarnya. (Fidelis S.J.)
