Mata Rajawali, 15 Agustus 2025 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dalam sambutannya pada sidang paripurna DPR Papua Selatan terkait pembahasan laporan panitia khusus (pansus) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Papua Selatan, yang digelar di Kantor DPRP Papua Selatan, Jumat (15/8).
“Kami berkomitmen terus untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Gubernur Apolo.
Ia menjelaskan, sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Papua Selatan menjalin kerja sama dan mendapat supervisi dari sejumlah lembaga, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta auditor independen lainnya.
“Kami memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku, demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Gubernur Apolo berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRP dalam menindaklanjuti LHP BPK dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.
Untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, Pemprov Papua Selatan telah menyusun rencana aksi yang terukur dan melibatkan seluruh perangkat daerah. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPGR).
“Jika masih ada temuan yang belum diselesaikan setelah diverifikasi BPK, maka akan diproses melalui tim dan majelis tersebut. Apabila tetap tidak tuntas, maka akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Gubernur Apolo juga menyampaikan apresiasi kepada pansus DPRP Papua Selatan atas kerja keras dan dedikasi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. (DWL)
