Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, untuk mencabut penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Permintaan tersebut disampaikan menyusul keputusan terbaru yang menyatakan pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.
Indrajaya menilai keputusan ini bertentangan dengan jadwal awal, di mana peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya menerima Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025. Sementara itu, peserta seleksi PPPK 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025. “Keputusan ini jelas merugikan mereka yang sudah lulus seleksi. Mereka menunggu kepastian status mereka, namun pengangkatan ditunda tanpa ada kejelasan,” ungkap Indrajaya.
Politikus dari Dapil Papua Selatan ini juga menyoroti dampak sosial dari penundaan tersebut. Banyak peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi CASN dan PPPK kini terpaksa berhadapan dengan kesulitan ekonomi, bahkan ada yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Banyak yang sudah berutang karena mengharap kepastian pengangkatan mereka. Ini sangat mengkhawatirkan,” tambahnya.
Indrajaya juga menyebutkan bahwa, berdasarkan keterangan dari Istana Negara, penundaan pengangkatan CASN bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran. Dia berharap Kementerian PANRB dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait kebijakan ini dan segera menghapuskan penundaan tersebut, demi memberikan kepastian bagi para calon aparatur negara yang telah memenuhi berbagai persyaratan. (Adventorial)
Komentar